Jakarta - Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif
Dasar Listrik (TDL) dan pengurusan surat kendaraan bermotor bersamaan
menuai protes dari masyarakat. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
mendesak agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi kebijakan tersebut
karena membebani masyarakat.
“Tidaklah bijak dalam kondisi ekonomi yang sulit ini pemerintah
mengeluarkan kebijakan yang menambah beban ekonomi rakyat. Untuk itu,
Fraksi PKS berharap Presiden dapat mengevaluasi kembali kebijakan
tersebut semata-mata untuk kepentingan rakyat,” kata Ketua Fraksi PKS
Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1).
Jazuli mengatakan, Fraksi PKS meminta pemerintah untuk fokus
peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pada memutuskan menaikkan
tarif BBM, TDL dan pengurusan surat kendaraan bermotor.
Pihaknya melakukan pengamatan dan proyeksi soal kondisi sosial dan
ekonomi masyarakat di tahun 2017. Hasilnya, PKS menganggap angka
pengangguran masih tinggi ditambah daya beli masyarakat yang tergolong
rendah.
“Fraksi PKS meminta Pemerintah agar fokus terlebih dahulu pada upaya
peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang telah
Fraksi PKS sarankan, sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga.
Dengan demikian rakyat tidak akan terlalu terpukul dan dan terbebani
dengan kebijakan tersebut,” tegasnya.(mdk/rdi)