Padahal, di zaman demokrasi sekarang ini, harusnya pemerintah bisa lebih dewasa dalam mengeluarkan kebijakan, yang menyangkut kebebasan orang berpendapat di muka umum atau media sosial.
Bahkan, ungkap dia, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden keenam RI juga kerap dituding yang macam-macam, bahkan tak jarang merujuk kearah fitnah yang akhirnya berujung bully di media sosial.
“Pejabat negara seharusnya melayani atau melindungi rakyat, dan bukan minta dilayani atau dilindungi dari rakyatnya,” kata Roy saat dihubungi, Jakarta, Minggu (1/1/2017).
Lebih lanjut, Roy menyarankan agar pemerintah menjerat pembuat atau penyebar berita hoax dengan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ketimbang melakukan penataan kepada media online.
“Daripada malah makin banyak kritikan yang bisa-bisa disalahpersepsikan dengan sikap anti kritik pemerintah tersebut,” tutupnya.(TeropongSenayan)